Sasaran Kinerja Pegawai SKP Tahun 2021, PP Nomor 30 Tahun 2019

Sasaran Kinerja Pegawai SKP Tahun 2021, PP Nomor 30 Tahun 2019

paket-wisatabromo.com – Sasaran Kinerja Pegawai SKP Tahun 2021, PP Nomor 30 Tahun 2019 adalah bahan pembahasan pada artikel kali ini.

Hal ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya bapak ibu guru yang membuat SKP pada bulan Desember setiap tahunnya.

Benarkah SKP dibuat pada bulan Desember untuk tahun yang bersangkutan? Misalnya, Bulan Desember 2020 membuat SKP untuk tahun 2020?

Tentu saja itu tidaklah tepat. Apa penyebabnya sehinggan sasaran Kinerja Pegawai SKP cenderung disusun pada bulan terakhir untuk tahun berjalan?

Bisa-bisa bukan SKP lagi namanya tapi laporan kinerja. Mari kita kembali ke hal yang semestinya.

Sasaran Kinerja Pegawai SKP Tahun 2021, PP Nomor 30 Tahun 2019

PP nomor 30 tahun 2019 menjelaskan  Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis.

sistem ini terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja.

Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS.

Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Realisasi adalah hasil kerja yang diperoleh sebagian, sesuai, atau melebihi target.

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.

Capaian Kinerja adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.

Penilaian Kinerja

Tujuan Penilaian Kinerja PNS adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas:
  1. perencanaan kinerja;
  2. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja;
  3. penilaian kinerja;
  4. tindak lanjut;
  5. Sistem Informasi Kinerja PNS.
Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai

Penyusunan SKP terdiri atas:

1. Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan memperhatikan Perilaku Kerda.

2. Proses penyusunan SKP dilakukan dengan memperhatikan:

3. perencanaan strategis Instansi Pemerintah

4. perjanjian kinerja

5. organisasi dan tata kerja

6. uraian jabatan; dan/atau

7. SKP atasan langsung.

8. SKP wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja. (

9. SKP disepakati oleh pegawai yang bersangkutan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja.

Muatan SKP

SKP memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS setiap tahun. Selain kinerja utama, SKP dapat memuat kinerja tambahan.

1. Kinerja Utama

Kinerja utama dan kinerja tambahan terdiri atas indikator kinerja individu, dan target kinerja.

Indikator Kinerja Individu disusun dengan memperhatikan kriteria: a. spesifik; b. terukur; c. realistis; d. memiliki batas waktu pencapaian; dan e. menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Target kinerja meliputi aspek: a. kuantitas; b. kualitas; c. waktu; d. biaya.

2. Kinerja Tambahan

Kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Tugas tambahan merupakan tugas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:

a. disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan yang bersangkutan;

b. diformalkan dalam surat keputusan;

c. di luar tugas pokok jabatan;

d. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan,

e. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.

Waktu Penyusunan SKP

Sasaran Kinerja Pegawai SKP tahun 2021 harus dibuat oleh pegawai negeri pada awal tahun anggaran.

Masa penilaiannya mulai dari awal bulan Januari sampai dengan Desember.

Pada Bulan Januari setiap tahun, para pegawai harus menyusun SKP, melaksanakan SKP.

Pada bulan Desember sampailah pada pengukuran dan penilaian kinarja selama satu tahun sebagai dasar pembuatan DP3.

Sasaran Kinerja Pegawai SKP tahun 2021 dibuat satu tahun satu kali. Tahun 2020 sudah berlalu, dan tahun 2021 sudah menjelang. Saatnya pagi para pegawai untuk membuat SKP.

Penilaian Kinerja PNS dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Baca:  

Pengukuran Kinerja

PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap:

a. SKP dengan membandingkan Realisasi SKP dengan Target SKP sesuai dengan perencanaan kineda yang telah ditetapkan;

b. Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan data dukung mengenai kemajuan kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan serta didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai kebutuhan organisasi.

Dalam pengukuran kinerja, realisasi kinerja PNS dapat melebihi target kinerja.

Realisasi kinerja PNS yang melebihi target kinerja, nilai capaian kinerja paling tinggi pada angka 120 (seratus dua puluh).

Pembinaan Kinerja

Tujuan Pembinaan kinerja PNS adalah untuk menjamin pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP.

Pembinaan kinerja PNS dilakukan melalui Bimbingan Kinerja dan Konseling Kinerja.

Bimbingan kinerja dan konseling kinerja dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan atas hasil pemantauan kinerja.

Penilaian SKP

Dasar Penilaian SKP dilakukan dengan menggunakan hasil pengukuran kinerja. Pejabat Penilai SKP adalah Pejabat Penilai Kinerja PNS.

Khusus pejabat fungsional, penilaian SKP dapat mempertimbangkan penilaian dari Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Penilaian SKP dituangkan dalam dokumen penilaian SKP. Hasil penilaian SKP berupa nilai SKP.

Informasi selanjutnya dapat diunduh pada link berikut ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2O19 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Unduh

Demikian informasi mengenai Sasaran Kinerja Pegawai SKP Tahun 2021, PP Nomor 30 tahun 2019. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *